Terkait isu pencalonan Anies Baswedan sebagai cawapres, politisi PKB mengingatkan, masih ada utang politik yang harus dilunasi Anies Baswedan kepada seluruh masyarakat Jakarta.
Jakarta, kliktrend.com - Belum setahun memimpin DKI Jakarta, kini Anies Baswedan diisukan akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2019 mendatang. Sejumlah lembaga survei pun menempatkan namanya sebagai figur potensial sebai cawapres.
Hasanuddin Ali, CEO Alvara, dalam melaporkan hasilnya survei, mengatakan, 60 persen masyarakat menyetujui nama Anies sebagai Cawapres, mendampingi ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Publik setuju Prabowo berpasangam dengan Anies 60 persen, dengan Muhaimin 59, 4 persen, dan AHY 56,3 persen," ungkap Hasanudin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (23/02).
Menanggapi hal itu, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyarankan agar Anies tetap fokus melanjutkan kepemimpinanya di DKI Jakarta sampai masa jabatannya selesai. Mengingat, Anies Baswedan masih belum lama menjabat sebagai Gubernur DKI.
Menurut Hasbiallah, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Anies-Sandi, termasuk menjawab janji-janji politik yang pernah disampaikan dalam kampanye pilgub kemarin.
"Gubernur konsentrasi saja untuk perbaikan Jakarta yang lebih baik dan jadikan realisasikan janji-janjinya. Supaya nggak banjir lagi, supaya rumah nol persen berjalan, terus transportasi yang terintegrasi," kata Hasbiallah seperti dilansir Jawapos, Selasa (27/2).
Hasbiallah menambahkan, demonstrasi masyarakat menuntut realisasi program kerja gubernur perlu dijawab segera. Pasalnya, begitu banyak janji manis yang pernah disampaikan oleh pasangan Anies-Sandi tersebut kepada masyarakat DKI. Kini saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya.
"Selama ini kan janji-janji beliau mana yang sudah terealisasi? Janji kampanye tadi aja di DRPD ada demo, menuntut janji-janji kampanye," ungkap Hasbiallah.
Politisi PKB tersebut menjelaskan, sebagai warga negara, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut, mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Namun dirinya menegaskan kembali supaya Anies tetap konsentrasi terhadap DKI Jakarta.
Masih ada utang politik yang harus dilunasi kepada seluruh masyarakat Jakarta. Pilihan terakhir tetap kepada gubernur sendiri, karena dia juga warga negara.
"Ya, hak masing -masing itu. Nggak ada masalah. Hak masing-masing warga negara Indonesia, siapa pun," tegasnya.* (Marsi Edon)
Hasanuddin Ali, CEO Alvara, dalam melaporkan hasilnya survei, mengatakan, 60 persen masyarakat menyetujui nama Anies sebagai Cawapres, mendampingi ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Publik setuju Prabowo berpasangam dengan Anies 60 persen, dengan Muhaimin 59, 4 persen, dan AHY 56,3 persen," ungkap Hasanudin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (23/02).
Menurut Hasbiallah, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Anies-Sandi, termasuk menjawab janji-janji politik yang pernah disampaikan dalam kampanye pilgub kemarin.
"Gubernur konsentrasi saja untuk perbaikan Jakarta yang lebih baik dan jadikan realisasikan janji-janjinya. Supaya nggak banjir lagi, supaya rumah nol persen berjalan, terus transportasi yang terintegrasi," kata Hasbiallah seperti dilansir Jawapos, Selasa (27/2).
Hasbiallah menambahkan, demonstrasi masyarakat menuntut realisasi program kerja gubernur perlu dijawab segera. Pasalnya, begitu banyak janji manis yang pernah disampaikan oleh pasangan Anies-Sandi tersebut kepada masyarakat DKI. Kini saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya.
"Selama ini kan janji-janji beliau mana yang sudah terealisasi? Janji kampanye tadi aja di DRPD ada demo, menuntut janji-janji kampanye," ungkap Hasbiallah.
Politisi PKB tersebut menjelaskan, sebagai warga negara, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut, mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Namun dirinya menegaskan kembali supaya Anies tetap konsentrasi terhadap DKI Jakarta.
Masih ada utang politik yang harus dilunasi kepada seluruh masyarakat Jakarta. Pilihan terakhir tetap kepada gubernur sendiri, karena dia juga warga negara.
"Ya, hak masing -masing itu. Nggak ada masalah. Hak masing-masing warga negara Indonesia, siapa pun," tegasnya.* (Marsi Edon)
KOMENTAR